Saku Pajak

AaTampilan

Tema

Ikuti perangkat Terang Gelap

Ukuran huruf

Biasa Besar Sangat besar

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

← Daftar peraturan

PMK 64/2013

MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

Jenis

Peraturan Menteri Keuangan

Nomor

64/PMK.05/2013

Tahun

2013

Status menurut sumber ⓘ

✕DJP Dicabut · 3 Okt 2026✕JDIH Tidak Berlaku · 21 Sep 2026DJP dan JDIH mencatat hal yang sama.

Kategori ⓘ

Dari daftar KUP katalog DJP

Sumber

halaman DJP · halaman JDIH

Teks

20 pasal

Isi peraturan

1. Pasal 1 6.626 karakter
2. Pasal 2 554 karakter
3. Pasal 3 724 karakter
4. Pasal 4 292 karakter
5. Pasal 5 514 karakter
6. Pasal 6 463 karakter
7. Pasal 7 666 karakter
8. Pasal 8 525 karakter
9. Pasal 9 410 karakter
10. Pasal 10 1.058 karakter
11. Pasal 11 707 karakter
12. Pasal 12 654 karakter
13. Pasal 13 1.002 karakter
14. Pasal 14 625 karakter
15. Pasal 15 691 karakter
16. Pasal 16 1.331 karakter
17. Pasal 17 383 karakter
18. Pasal 18 327 karakter
19. Pasal 19 399 karakter
20. Pasal 20 507 karakter

Teks diambil dari DJP pada 4 Okt 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

• DJPDicabutdiambil 3 Okt 2026halaman sumber
• JDIHTidak Berlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

• DJP64/PMK.05/2013Peraturan Menteri Keuangan · 15 Mar 2013 · diambil 4 Okt 2026buka
• JDIH64/PMK.05/2013Peraturan Menteri · 15 Mar 2013 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 15 Mar 2013 - s.d. Dicabut (diambil 5 Okt 2026)buka

Relasi dengan peraturan lain (2)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Dicabut oleh

• PMK 85/2019 — MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PEMOTONGAN /PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK ATAS BELANJA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

  “Pasal 16 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pengawasan terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak yang Dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Kuasa Bendahara Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 438), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

  dibaca dari teks DJP

Disebut terkait oleh sumber

• Dicabut dengan: 85/PMK.03/2019 — Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak atas Belanja yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

  jenis relasi menurut JDIH: Dicabut dengan