Saku Pajak

AaTampilan

Tema

Ikuti perangkat Terang Gelap

Ukuran huruf

Biasa Besar Sangat besar

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

← Daftar peraturan

PMK 85/2019

MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PEMOTONGAN /PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK ATAS BELANJA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Jenis

Peraturan Menteri Keuangan

Nomor

85/PMK.03/2019

Tahun

2019

Status menurut sumber ⓘ

✓DJP Aktif · 21 Sep 2026✓JDIH Berlaku · 21 Sep 2026DJP dan JDIH mencatat hal yang sama.

Kategori ⓘ

Dari daftar PPh dan KUP dan PPN katalog DJP

Sumber

halaman DJP · halaman JDIH

Teks

17 pasal

Isi peraturan

1. Pasal 1 8.365 karakter
2. Pasal 2 626 karakter
3. Pasal 3 504 karakter
4. Pasal 4 486 karakter
5. Pasal 5 1.273 karakter
6. Pasal 6 487 karakter
7. Pasal 7 577 karakter
8. Pasal 8 497 karakter
9. Pasal 9 411 karakter
10. Pasal 10 1.567 karakter
11. Pasal 11 638 karakter
12. Pasal 12 551 karakter
13. Pasal 13 379 karakter
14. Pasal 14 668 karakter
15. Pasal 15 1.592 karakter
16. Pasal 16 380 karakter
17. Pasal 17 597 karakter

Teks diambil dari DJP pada 22 Sep 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

• DJPAktifdiambil 21 Sep 2026halaman sumber
• JDIHBerlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

• DJP85/PMK.03/2019Peraturan Menteri Keuangan · 29 Mei 2019 · diambil 22 Sep 2026buka
• JDIH85/PMK.03/2019Peraturan Menteri · 29 Mei 2019 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 29 Mei 2019 - 30 Des 2020 (diambil 16 Okt 2026)buka

Relasi dengan peraturan lain (3)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Mencabut

• PMK 64/2013

  “Pasal 16 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pengawasan terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak yang Dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Kuasa Bendahara Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 438), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

  dibaca dari teks DJP

Disebut terkait oleh sumber

• Mencabut: 64/PMK.05/2013 — Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak yang Dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

  jenis relasi menurut JDIH: Mencabut

• Dicabut sebagian dengan : 231/PMK.07/2020 — Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya

  jenis relasi menurut JDIH: Dicabut sebagian dengan