Tampilan

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

PMK 11/2025

KETENTUAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK DAN BESARAN TERTENTU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Jenis: Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 11 TAHUN 2025
Tahun: 2025
Status menurut sumber ⓘ: DJP Aktif · 5 Okt 2026JDIH Berlaku · 21 Sep 2026DJP dan JDIH mencatat hal yang sama.
Kategori ⓘ: Dari daftar PPN katalog DJP
Sumber: halaman DJP · halaman JDIH
Teks: 44 pasal

Isi peraturan

Penomoran pasal di teks sumber janggal.

Nomor pasal meloncat di teks sumber. (4->2,2->5,5->2,3->6,6->13)
Ada nomor pasal yang muncul lebih dari sekali di teks sumber.

Label pasal dibiarkan persis seperti di sumber, tidak diperbaiki otomatis.

Pasal 1 938 karakter
Pasal 2 626 karakter
Pasal 3 2.444 karakter
Pasal 4 690 karakter
Pasal 2 2.748 karakter
Pasal 5 540 karakter
Pasal 2 919 karakter
Pasal 3 826 karakter
Pasal 6 429 karakter
Pasal 13 3.049 karakter
Pasal 7 525 karakter
Pasal 15 3.385 karakter
Pasal 19 3.266 karakter
Pasal 20 2.435 karakter
Pasal 8 388 karakter
Pasal 5 646 karakter
Pasal 9 397 karakter
Pasal 4 851 karakter
Pasal 10 542 karakter
Pasal 4 1.693 karakter
Pasal 11 234 karakter
Pasal 6 3.097 karakter
Pasal 12 397 karakter
Pasal 13 1.951 karakter
Pasal 14 262 karakter
Pasal 6 1.670 karakter
Pasal 15 350 karakter
Pasal 3 475 karakter
Pasal 16 342 karakter
Pasal 2 1.228 karakter
Pasal 17 245 karakter
Pasal 3 2.057 karakter
Pasal 18 288 karakter
Pasal 3 801 karakter
Pasal 19 807 karakter
Pasal 14 4.963 karakter
Pasal 15 1.289 karakter
Pasal 20 337 karakter
Pasal 313 1.332 karakter
Pasal 324 855 karakter
Pasal 343 2.870 karakter
Pasal 354 1.256 karakter
Pasal 21 2.221 karakter
Pasal 23 558 karakter

Teks diambil dari DJP pada 6 Okt 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

DJPAktifdiambil 5 Okt 2026halaman sumber
JDIHBerlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

DJP11 TAHUN 2025Peraturan Menteri Keuangan · 4 Feb 2025 · diambil 6 Okt 2026buka
JDIHPMK 11 TAHUN 2025Peraturan Menteri · 4 Feb 2025 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 04 Feb 2025 - s.d. Dicabut (diambil 5 Okt 2026)buka

Relasi dengan peraturan lain (12)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Diubah oleh

PMK 53/2025 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG KETENTUAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK DAN BESARAN TERTENTU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
“Ketentuan Pasal 20 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 78) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:”
dibaca dari teks DJP

Disebut terkait oleh sumber

Mengubah: 75/PMK.03/2010 — Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
jenis relasi menurut JDIH: Mengubah
Mengubah: 121/PMK.03/2015 — Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
jenis relasi menurut JDIH: Mengubah
Mengubah: 102/PMK.011/2011 — Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor, Serta Dasar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Kegiatan Impor Film Cerita Impor.
jenis relasi menurut JDIH: Mengubah
Mengubah: 6/PMK.03/2021 — Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer
jenis relasi menurut JDIH: Mengubah
Mengubah: 173/PMK.03/2021 — Tata Cara Pembayaran, Pelunasan, dan Pengadministrasian Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak dari dan/atau ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
jenis relasi menurut JDIH: Mengubah
Mengubah: 62/PMK.03/2022 — Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Liquefied Petroleum Gas Tertentu
jenis relasi menurut JDIH: Mengubah
Mengubah: 63/PMK.03/2022 — Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau
jenis relasi menurut JDIH: Mengubah
Mengubah: 66/PMK.03/2022 — Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
jenis relasi menurut JDIH: Mengubah
Mengubah: PMK 79 TAHUN 2024 — Perlakuan Perpajakan dalam Kerja Sama Operasi
jenis relasi menurut JDIH: Mengubah
Diubah dengan: PMK 53 TAHUN 2025 — Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai
jenis relasi menurut JDIH: Diubah dengan
Diubah dengan: PMK 52 TAHUN 2025 — Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, serta Jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, dan/atau Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, yang Dilakukan oleh Pabrikan Emas Perhiasan, Pedagang Emas Perhiasan, dan/atau Pengusaha Emas Batangan
jenis relasi menurut JDIH: Diubah dengan

Lampiran (1)

Lampiran dibuka sebagai PDF asli di situs sumber. Isinya tidak diubah menjadi teks, karena sebagian lampiran berupa hasil pindaian yang OCR-nya merusak angka pada tabel tarif.

PMK 11 Tahun 2025.pdf