Saku Pajak

AaTampilan

Tema

Ikuti perangkat Terang Gelap

Ukuran huruf

Biasa Besar Sangat besar

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

← Daftar peraturan

PMK 60/2005

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DI PULAU BATAM, BINTAN DAN KARIMUN

Jenis

Peraturan Menteri Keuangan

Nomor

60/PMK.04/2005

Tahun

2005

Status menurut sumber ⓘ

✕DJP Dicabut · 21 Sep 2026✕JDIH Tidak Berlaku · 21 Sep 2026DJP dan JDIH mencatat hal yang sama.

Kategori ⓘ

Dari daftar PPh dan PPN katalog DJP

Sumber

halaman DJP · halaman JDIH

Teks

16 pasal

Isi peraturan

1. Pasal 1 1.373 karakter
2. Pasal 2 560 karakter
3. Pasal 3 2.230 karakter
4. Pasal 4 386 karakter
5. Pasal 5 476 karakter
6. Pasal 6 250 karakter
7. Pasal 7 1.514 karakter
8. Pasal 8 309 karakter
9. Pasal 9 467 karakter
10. Pasal 10 657 karakter
11. Pasal 11 144 karakter
12. Pasal 12 120 karakter
13. Pasal 13 550 karakter
14. Pasal 14 607 karakter
15. Pasal 15 222 karakter
16. Pasal 16 615 karakter

Teks diambil dari DJP pada 22 Sep 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

• DJPDicabutdiambil 21 Sep 2026halaman sumber
• JDIHTidak Berlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

• DJP60/PMK.04/2005Peraturan Menteri Keuangan · 21 Jul 2005 · diambil 22 Sep 2026buka
• JDIH60/PMK.04/2005Peraturan Menteri · 21 Jul 2005 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 21 Jul 2005 - s.d. Dicabut (diambil 6 Okt 2026)buka

Relasi dengan peraturan lain (2)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Dicabut oleh

• PMK 47/2009 — TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

  “Pasal 66 Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.04/2005 tentang Tempat Penimbunan Berikat di Pulau Batam, Bintan, dan Karimun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.04/2005, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

  dibaca dari teks DJP

Disebut terkait oleh sumber

• Dicabut dengan: 47/PMK.04/2009 — Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

  jenis relasi menurut JDIH: Dicabut dengan