Saku Pajak

AaTampilan

Tema

Ikuti perangkat Terang Gelap

Ukuran huruf

Biasa Besar Sangat besar

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

← Daftar peraturan

PMK 47/2009

TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

Jenis

Peraturan Menteri Keuangan

Nomor

47/PMK.04/2009

Tahun

2009

Status menurut sumber ⓘ

✕DJP Diubah/Disempurnakan dan Sudah dicabut · 3 Okt 2026✕JDIH Tidak Berlaku · 21 Sep 2026DJP dan JDIH mencatat hal yang sama.

Kategori ⓘ

Dari daftar KUP katalog DJP

Sumber

halaman DJP · halaman JDIH

Teks

67 pasal

Isi peraturan

1. Pasal 1 4.105 karakter
2. Pasal 2 1.135 karakter
3. Pasal 3 1.471 karakter
4. Pasal 4 3.289 karakter
5. Pasal 5 1.989 karakter
6. Pasal 6 1.441 karakter
7. Pasal 7 1.672 karakter
8. Pasal 8 478 karakter
9. Pasal 9 365 karakter
10. Pasal 10 420 karakter
11. Pasal 11 675 karakter
12. Pasal 12 607 karakter
13. Pasal 13 179 karakter
14. Pasal 14 647 karakter
15. Pasal 15 812 karakter
16. Pasal 16 280 karakter
17. Pasal 17 411 karakter
18. Pasal 18 1.045 karakter
19. Pasal 19 3.260 karakter
20. Pasal 20 1.003 karakter
21. Pasal 21 2.755 karakter
22. Pasal 22 509 karakter
23. Pasal 23 252 karakter
24. Pasal 24 954 karakter
25. Pasal 25 953 karakter
26. Pasal 26 735 karakter
27. Pasal 27 151 karakter
28. Pasal 28 420 karakter
29. Pasal 29 461 karakter
30. Pasal 30 1.394 karakter
31. Pasal 31 249 karakter
32. Pasal 32 573 karakter
33. Pasal 33 506 karakter
34. Pasal 34 488 karakter
35. Pasal 35 1.247 karakter
36. Pasal 36 329 karakter
37. Pasal 37 577 karakter
38. Pasal 38 502 karakter
39. Pasal 39 501 karakter
40. Pasal 40 458 karakter
41. Pasal 41 756 karakter
42. Pasal 42 184 karakter
43. Pasal 43 236 karakter
44. Pasal 44 646 karakter
45. Pasal 45 758 karakter
46. Pasal 46 547 karakter
47. Pasal 47 910 karakter
48. Pasal 48 377 karakter
49. Pasal 49 465 karakter
50. Pasal 50 342 karakter
51. Pasal 51 330 karakter
52. Pasal 52 270 karakter
53. Pasal 53 645 karakter
54. Pasal 54 796 karakter
55. Pasal 55 1.339 karakter
56. Pasal 56 1.071 karakter
57. Pasal 57 297 karakter
58. Pasal 58 168 karakter
59. Pasal 59 262 karakter
60. Pasal 60 455 karakter
61. Pasal 61 883 karakter
62. Pasal 62 220 karakter
63. Pasal 63 516 karakter
64. Pasal 64 384 karakter
65. Pasal 65 159 karakter
66. Pasal 66 301 karakter
67. Pasal 67 317 karakter

Teks diambil dari DJP pada 5 Okt 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

• DJPDiubah/Disempurnakan dan Sudah dicabutdiambil 3 Okt 2026halaman sumber
• JDIHTidak Berlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

• DJP47/PMK.04/2009Peraturan Menteri Keuangan · 5 Mar 2009 · diambil 5 Okt 2026buka
• JDIH47/PMK.04/2009Peraturan Menteri · 5 Mar 2009 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 05 Mar 2009 - s.d. Dicabut (diambil 5 Okt 2026)buka

Relasi dengan peraturan lain (6)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Mencabut

• PMK 60/2005

  “Pasal 66 Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.04/2005 tentang Tempat Penimbunan Berikat di Pulau Batam, Bintan, dan Karimun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.04/2005, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

  dibaca dari teks DJP

• PMK 89/2005 — di luar korpus situs ini, tidak ada halamannya di sini

  “Pasal 66 Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.04/2005 tentang Tempat Penimbunan Berikat di Pulau Batam, Bintan, dan Karimun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.04/2005, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

  dibaca dari teks DJP

Disebut terkait oleh sumber

• Mencabut: 89/PMK.04/2005 — Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.04/2005 tentang Tempat Penimbunan Berikat di Pulau Batam, Bintan dan Karimun

  jenis relasi menurut JDIH: Mencabut

• Mencabut: 60/PMK.04/2005 — Tempat Penimbunan Berikat di Pulau Batam, Bintan dan Karimun

  jenis relasi menurut JDIH: Mencabut

• Dicabut dengan: 47/PMK.04/2012 — Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai.

  jenis relasi menurut JDIH: Dicabut dengan

• Diubah dengan: 242/PMK.04/2009 — Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

  jenis relasi menurut JDIH: Diubah dengan