Saku Pajak Tampilan
Data per 16 Okt 2026
Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).
Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.
Belum tersimpan untuk dipakai luring.
Menyiapkan data untuk dipakai tanpa internet
PMK 34/2010
TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI DIVIDEN DAN SISA SURPLUS BANK INDONESIA
- Jenis
- Peraturan Menteri Keuangan
- Nomor
- 34/PMK.02/2010
- Tahun
- 2010
- Status menurut sumber ⓘ
- DJP Aktif · 3 Okt 2026JDIH Berlaku · 21 Sep 2026
- Kategori ⓘ
- Dari daftar KUP katalog DJP; PPh menurut pilihan situs ini dari JDIH
- Sumber
- halaman DJP · halaman JDIH
- Teks
- 13 pasal
⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang statusnya.
- sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 5/2013 menyatakan mencabutnya
Situs ini tidak memilih salah satu. Catatan tiap sumber ada di atas dan di “Rincian status dan sumber”, beserta tanggal pengambilannya.
Isi peraturan
- Pasal 1 1.781 karakter
- Pasal 2 494 karakter
- Pasal 3 484 karakter
- Pasal 4 202 karakter
- Pasal 5 2.088 karakter
- Pasal 6 412 karakter
- Pasal 7 986 karakter
- Pasal 8 850 karakter
- Pasal 9 597 karakter
- Pasal 10 202 karakter
- Pasal 11 520 karakter
- Pasal 12 271 karakter
- Pasal 13 501 karakter
Teks diambil dari JDIH pada 9 Okt 2026. Sumber juga memuat dokumen ini di 1 alamat lain, dan isinya tidak sama persis.
Rincian status dan sumber
Status yang dicatat tiap sumber
- DJPAktifdiambil 3 Okt 2026halaman sumber
- JDIHBerlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber
Catatan tiap sumber
Relasi dengan peraturan lain (4)
Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.
Mencabut
PMK 41/2005 — di luar korpus situs ini, tidak ada halamannya di sini
“Pasal 12 Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.02/2005 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Hasil-Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks JDIH
Dicabut oleh
PMK 5/2013 — Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Dividen.
“Pasal 16 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tata cara penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Dividen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Dividen Dan Sisa Surplus Bank Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks JDIH
Disebut terkait oleh sumber
jenis relasi menurut JDIH: Dicabut sebagian dengan
jenis relasi menurut JDIH: Dicabut sebagian dengan