Saku Pajak

AaTampilan

Tema

Ikuti perangkat Terang Gelap

Ukuran huruf

Biasa Besar Sangat besar

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

← Daftar peraturan

PMK 5/2013

Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Dividen.

Jenis

Peraturan Menteri Keuangan

Nomor

5/PMK.02/2013

Tahun

2013

Status menurut sumber ⓘ

✕JDIH Tidak Berlaku · 21 Sep 2026Hanya JDIH yang mencatat statusnya; belum ada sumber lain untuk dibandingkan.

Kategori ⓘ

PPh menurut pilihan situs ini dari JDIH

Sumber

halaman JDIH

Teks

17 pasal

Isi peraturan

1. Pasal 1 2.742 karakter
2. Pasal 2 776 karakter
3. Pasal 3 913 karakter
4. Pasal 4 527 karakter
5. Pasal 5 451 karakter
6. Pasal 6 537 karakter
7. Pasal 7 930 karakter
8. Pasal 8 931 karakter
9. Pasal 9 816 karakter
10. Pasal 10 1.072 karakter
11. Pasal 11 825 karakter
12. Pasal 12 176 karakter
13. Pasal 13 395 karakter
14. Pasal 14 192 karakter
15. Pasal 15 935 karakter
16. Pasal 16 354 karakter
17. Pasal 17 545 karakter

Teks diambil dari JDIH pada 9 Okt 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

• JDIHTidak Berlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

• JDIH5/PMK.02/2013Peraturan Menteri · 2 Jan 2013 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 02 Jan 2013 - s.d. Dicabut (diambil 9 Okt 2026)buka

Relasi dengan peraturan lain (3)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Mencabut

• PMK 34/2010

  “Pasal 16 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tata cara penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Dividen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Dividen Dan Sisa Surplus Bank Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

  dibaca dari teks JDIH

Disebut terkait oleh sumber

• Mencabut Sebagian : 34/PMK.02/2010 — Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Dividen dan Sisa Surplus Bank Indonesia.

  jenis relasi menurut JDIH: Mencabut Sebagian

• Dicabut dengan: 190/PMK.02/2017 — Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan.

  jenis relasi menurut JDIH: Dicabut dengan