Tampilan

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

PMK 147/2011

KAWASAN BERIKAT

Jenis: Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 147/PMK.04/2011
Tahun: 2011
Status menurut sumber ⓘ: DJP Diubah/Disempurnakan dan Sudah dicabut · 5 Okt 2026JDIH Tidak Berlaku · 21 Sep 2026DJP dan JDIH mencatat hal yang sama.
Kategori ⓘ: Dari daftar PPN katalog DJP
Sumber: halaman DJP · halaman JDIH
Teks: 59 pasal

Isi peraturan

Pasal 1 4.373 karakter
Pasal 2 741 karakter
Pasal 3 1.104 karakter
Pasal 4 1.039 karakter
Pasal 5 1.177 karakter
Pasal 6 1.752 karakter
Pasal 7 2.757 karakter
Pasal 8 2.724 karakter
Pasal 9 2.434 karakter
Pasal 10 2.116 karakter
Pasal 11 456 karakter
Pasal 12 342 karakter
Pasal 13 2.734 karakter
Pasal 14 3.478 karakter
Pasal 15 557 karakter
Pasal 16 1.982 karakter
Pasal 17 946 karakter
Pasal 18 408 karakter
Pasal 19 2.114 karakter
Pasal 20 2.314 karakter
Pasal 21 1.221 karakter
Pasal 22 292 karakter
Pasal 23 396 karakter
Pasal 24 1.026 karakter
Pasal 25 1.660 karakter
Pasal 26 597 karakter
Pasal 27 3.212 karakter
Pasal 28 2.781 karakter
Pasal 29 1.810 karakter
Pasal 30 4.694 karakter
Pasal 31 2.205 karakter
Pasal 32 2.584 karakter
Pasal 33 2.662 karakter
Pasal 34 267 karakter
Pasal 35 2.166 karakter
Pasal 36 2.732 karakter
Pasal 37 1.153 karakter
Pasal 38 1.739 karakter
Pasal 39 1.235 karakter
Pasal 40 2.307 karakter
Pasal 41 1.062 karakter
Pasal 42 1.994 karakter
Pasal 43 554 karakter
Pasal 44 292 karakter
Pasal 45 831 karakter
Pasal 46 437 karakter
Pasal 47 1.661 karakter
Pasal 48 717 karakter
Pasal 49 568 karakter
Pasal 50 2.653 karakter
Pasal 51 508 karakter
Pasal 52 346 karakter
Pasal 53 227 karakter
Pasal 54 1.231 karakter
Pasal 55 1.044 karakter
Pasal 56 1.613 karakter
Pasal 57 280 karakter
Pasal 58 605 karakter
Pasal 59 495 karakter

Teks diambil dari DJP pada 6 Okt 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

DJPDiubah/Disempurnakan dan Sudah dicabutdiambil 5 Okt 2026halaman sumber
JDIHTidak Berlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

DJP147/PMK.04/2011Peraturan Menteri Keuangan · 6 Sep 2011 · diambil 6 Okt 2026buka
JDIH147/PMK.04/2011Peraturan Menteri · 6 Sep 2011 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 06 Sep 2011 - s.d. Dicabut (diambil 6 Okt 2026)buka

Relasi dengan peraturan lain (17)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Mencabut

KMK 291/KMK.05/1997
“Pasal 57 Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2005, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP
PMK 101/2005 — di luar korpus situs ini, tidak ada halamannya di sini
“Pasal 57 Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2005, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP

Diubah oleh

PMK 255/2011 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147/PMK.04/2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT
“Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat diubah sebagai berikut:”
dibaca dari teks DJP
PMK 44/2012 — PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 147/PMK.04/2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 255/PMK.04/2011
“Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.04/2011, diubah sebagai berikut:”
dibaca dari teks DJP

Disebut terkait oleh sumber

Mencabut: 101/PMK.04/2005 — Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat.
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut
Mencabut: 292/KMK.01/1998 — Perubahan Kepmenkeu No. 291/KMK.05/2997 tentang Kawasan Berikat Sebagaimana Telah Disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan No.547/KMK.01/1997
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut
Mencabut: 547/KMK.01/1997 — Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut
Mencabut: 587/PMK.04/2004 — Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat.
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut
Mencabut: 349/KMK.01/1999 — Perubahan Kepmenkeu No. 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Kepmenkeu No. 292/KMK.01/1998
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut
Mencabut: 94/KMK.05/2000 — Perubahan Kepmenkeu No. 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Kepmenkeu No. 349/KMK.01/2000
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut
Mencabut: 291/KMK.05/1997 — Kawasan Berikat
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut
Mencabut: 37/KMK.04/2002 — Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat.
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut
Diubah dengan: 120/PMK.04/2013 — Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat.
jenis relasi menurut JDIH: Diubah dengan
Diubah dengan: 44/PMK.04/2012 — Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.04/2011.
jenis relasi menurut JDIH: Diubah dengan
Diubah dengan: 255/PMK.04/2011 — Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat.
jenis relasi menurut JDIH: Diubah dengan
Dicabut dengan: 131/PMK.04/2018 — Kawasan Berikat
jenis relasi menurut JDIH: Dicabut dengan
Dicabut sebagian dengan : 39/PMK.03/2018 — Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
jenis relasi menurut JDIH: Dicabut sebagian dengan