Saku Pajak

AaTampilan

Tema

Ikuti perangkat Terang Gelap

Ukuran huruf

Biasa Besar Sangat besar

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

← Daftar peraturan

PMK 256/2014

TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Jenis

Peraturan Menteri Keuangan

Nomor

256/PMK.03/2014

Tahun

2014

Status menurut sumber ⓘ

✓DJP Aktif · 3 Okt 2026✕JDIH Tidak Berlaku · 21 Sep 2026

Kategori ⓘ

Dari daftar KUP dan PBB katalog DJP

Sumber

halaman DJP · halaman JDIH

Teks

85 pasal

Isi peraturan

1. Pasal 1 7.673 karakter
2. Pasal 2 222 karakter
3. Pasal 3 311 karakter
4. Pasal 4 431 karakter
5. Pasal 5 1.119 karakter
6. Pasal 6 510 karakter
7. Pasal 7 749 karakter
8. Pasal 8 1.892 karakter
9. Pasal 9 1.071 karakter
10. Pasal 10 1.330 karakter
11. Pasal 11 2.000 karakter
12. Pasal 12 1.979 karakter
13. Pasal 13 919 karakter
14. Pasal 14 1.519 karakter
15. Pasal 15 1.040 karakter
16. Pasal 16 858 karakter
17. Pasal 17 261 karakter
18. Pasal 18 374 karakter
19. Pasal 19 408 karakter
20. Pasal 20 461 karakter
21. Pasal 21 963 karakter
22. Pasal 22 791 karakter
23. Pasal 23 1.195 karakter
24. Pasal 24 1.383 karakter
25. Pasal 25 1.797 karakter
26. Pasal 26 2.967 karakter
27. Pasal 27 768 karakter
28. Pasal 28 796 karakter
29. Pasal 29 2.079 karakter
30. Pasal 30 1.109 karakter
31. Pasal 31 1.633 karakter
32. Pasal 32 1.122 karakter
33. Pasal 33 2.670 karakter
34. Pasal 34 1.239 karakter
35. Pasal 35 1.133 karakter
36. Pasal 36 292 karakter
37. Pasal 37 905 karakter
38. Pasal 38 1.639 karakter
39. Pasal 39 1.251 karakter
40. Pasal 40 4.545 karakter
41. Pasal 41 1.083 karakter
42. Pasal 42 376 karakter
43. Pasal 43 1.526 karakter
44. Pasal 44 354 karakter
45. Pasal 45 486 karakter
46. Pasal 46 463 karakter
47. Pasal 47 572 karakter
48. Pasal 48 345 karakter
49. Pasal 49 1.830 karakter
50. Pasal 50 302 karakter
51. Pasal 51 1.077 karakter
52. Pasal 52 823 karakter
53. Pasal 53 1.908 karakter
54. Pasal 54 288 karakter
55. Pasal 55 896 karakter
56. Pasal 56 121 karakter
57. Pasal 57 411 karakter
58. Pasal 58 1.736 karakter
59. Pasal 59 320 karakter
60. Pasal 60 1.898 karakter
61. Pasal 61 1.523 karakter
62. Pasal 62 1.515 karakter
63. Pasal 63 578 karakter
64. Pasal 64 1.235 karakter
65. Pasal 65 141 karakter
66. Pasal 66 1.086 karakter
67. Pasal 67 908 karakter
68. Pasal 68 1.251 karakter
69. Pasal 69 1.599 karakter
70. Pasal 70 1.393 karakter
71. Pasal 71 601 karakter
72. Pasal 72 924 karakter
73. Pasal 73 1.880 karakter
74. Pasal 74 1.372 karakter
75. Pasal 75 984 karakter
76. Pasal 76 2.202 karakter
77. Pasal 77 1.236 karakter
78. Pasal 78 1.716 karakter
79. Pasal 79 1.324 karakter
80. Pasal 80 567 karakter
81. Pasal 81 258 karakter
82. Pasal 82 277 karakter
83. Pasal 83 7.070 karakter
84. Pasal 84 501 karakter
85. Pasal 85 561 karakter

Teks diambil dari DJP pada 4 Okt 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

• DJPAktifdiambil 3 Okt 2026halaman sumber
• JDIHTidak Berlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

• DJP256/PMK.03/2014Peraturan Menteri Keuangan · 30 Des 2014 · diambil 4 Okt 2026buka
• JDIH256/PMK.03/2014Peraturan Menteri · 30 Des 2014 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 30 Des 2014 - 14 Feb 2025 (diambil 5 Okt 2026)buka

Relasi dengan peraturan lain (4)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Dicabut oleh

• PMK 15/2025 — PEMERIKSAAN PAJAK

  “Pasal 31 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: … b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2015); dan c. Pasal 105 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 153), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

  Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks PMK 15/2025.

  dibaca dari teks DJP

• PMK 80/2023 — TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK

  “huruf a, Pasal 78 ayat (1), Pasal 78 ayat (4), dan Pasal 79 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2015); dan d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 747), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

  dibaca dari teks DJP

Disebut terkait oleh sumber

• Dicabut sebagian dengan : PMK 80 TAHUN 2023 — Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

  jenis relasi menurut JDIH: Dicabut sebagian dengan

• Dicabut dengan: PMK 15 TAHUN 2025 — Pemeriksaan Pajak

  jenis relasi menurut JDIH: Dicabut dengan