Saku Pajak Tampilan
Data per 16 Okt 2026
Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).
Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.
Belum tersimpan untuk dipakai luring.
Menyiapkan data untuk dipakai tanpa internet
PMK 239/2014
TATA CARA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
- Jenis
- Peraturan Menteri Keuangan
- Nomor
- 239/PMK.03/2014
- Tahun
- 2014
- Status menurut sumber ⓘ
- DJP Aktif · 3 Okt 2026JDIH Tidak Berlaku · 21 Sep 2026
- Kategori ⓘ
- Dari daftar KUP katalog DJP
- Sumber
- halaman DJP · halaman JDIH
- Teks
- 40 pasal
⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang statusnya.
- DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda
- sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 177/2022 menyatakan mencabutnya
Situs ini tidak memilih salah satu. Catatan tiap sumber ada di atas dan di “Rincian status dan sumber”, beserta tanggal pengambilannya.
Isi peraturan
- Pasal 1 5.658 karakter
- Pasal 2 994 karakter
- Pasal 3 199 karakter
- Pasal 4 926 karakter
- Pasal 5 1.461 karakter
- Pasal 6 220 karakter
- Pasal 7 739 karakter
- Pasal 8 630 karakter
- Pasal 9 516 karakter
- Pasal 10 1.908 karakter
- Pasal 11 553 karakter
- Pasal 12 906 karakter
- Pasal 13 636 karakter
- Pasal 14 708 karakter
- Pasal 15 1.135 karakter
- Pasal 16 1.110 karakter
- Pasal 17 1.271 karakter
- Pasal 18 1.281 karakter
- Pasal 19 1.055 karakter
- Pasal 20 634 karakter
- Pasal 21 1.075 karakter
- Pasal 22 673 karakter
- Pasal 23 2.938 karakter
- Pasal 24 1.459 karakter
- Pasal 25 1.376 karakter
- Pasal 26 363 karakter
- Pasal 27 321 karakter
- Pasal 28 590 karakter
- Pasal 29 805 karakter
- Pasal 30 1.489 karakter
- Pasal 31 972 karakter
- Pasal 32 437 karakter
- Pasal 33 804 karakter
- Pasal 34 504 karakter
- Pasal 35 746 karakter
- Pasal 36 490 karakter
- Pasal 37 688 karakter
- Pasal 38 1.189 karakter
- Pasal 39 223 karakter
- Pasal 40 522 karakter
Teks diambil dari DJP pada 4 Okt 2026.
Rincian status dan sumber
Status yang dicatat tiap sumber
- DJPAktifdiambil 3 Okt 2026halaman sumber
- JDIHTidak Berlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber
Catatan tiap sumber
Relasi dengan peraturan lain (5)
Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.
Mencabut
“Pasal 39 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP
Dicabut oleh
PMK 177/2022 — TATA CARA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
“Pasal 31 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1951); dan 2. Pasal 107 dan Pasal 114 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 153), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP
Disebut terkait oleh sumber
Mencabut: 18/PMK.03/2013 — Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut
jenis relasi menurut JDIH: Diubah dengan
jenis relasi menurut JDIH: Dicabut dengan