Saku Pajak

AaTampilan

Tema

Ikuti perangkat Terang Gelap

Ukuran huruf

Biasa Besar Sangat besar

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

← Daftar peraturan

UU 14/2002

PENGADILAN PAJAK

Jenis

Undang-Undang

Nomor

14 TAHUN 2002

Tahun

2002

Status menurut sumber ⓘ

✓DJP Aktif · 10 Okt 2026✓JDIH Berlaku · 21 Sep 2026DJP dan JDIH mencatat hal yang sama.

Kategori ⓘ

Dari daftar Lainnya katalog DJP

Sumber

halaman DJP · halaman JDIH

Teks

98 pasal dan 98 penjelasan

Isi peraturan

1. Pasal 1 3.240 karakter
2. Pasal 2 202 karakter
3. Pasal 3 95 karakter
4. Pasal 4 229 karakter
5. Pasal 5 403 karakter
6. Pasal 6 96 karakter
7. Pasal 7 149 karakter
8. Pasal 8 547 karakter
9. Pasal 9 1.216 karakter
10. Pasal 10 1.373 karakter
11. Pasal 11 380 karakter
12. Pasal 12 424 karakter
13. Pasal 13 714 karakter
14. Pasal 14 441 karakter
15. Pasal 15 371 karakter
16. Pasal 16 699 karakter
17. Pasal 17 313 karakter
18. Pasal 18 415 karakter
19. Pasal 19 553 karakter
20. Pasal 20 556 karakter
21. Pasal 21 265 karakter
22. Pasal 22 324 karakter
23. Pasal 23 139 karakter
24. Pasal 24 1.059 karakter
25. Pasal 25 264 karakter
26. Pasal 26 387 karakter
27. Pasal 27 106 karakter
28. Pasal 28 319 karakter
29. Pasal 29 773 karakter
30. Pasal 30 1.328 karakter
31. Pasal 31 695 karakter
32. Pasal 32 313 karakter
33. Pasal 33 396 karakter
34. Pasal 34 654 karakter
35. Pasal 35 438 karakter
36. Pasal 36 561 karakter
37. Pasal 37 599 karakter
38. Pasal 38 177 karakter
39. Pasal 39 578 karakter
40. Pasal 40 861 karakter
41. Pasal 41 745 karakter
42. Pasal 42 588 karakter
43. Pasal 43 768 karakter
44. Pasal 44 517 karakter
45. Pasal 45 1.152 karakter
46. Pasal 46 137 karakter
47. Pasal 47 494 karakter
48. Pasal 48 351 karakter
49. Pasal 49 63 karakter
50. Pasal 50 579 karakter
51. Pasal 51 1.268 karakter
52. Pasal 52 1.308 karakter
53. Pasal 53 361 karakter
54. Pasal 54 529 karakter
55. Pasal 55 987 karakter
56. Pasal 56 445 karakter
57. Pasal 57 565 karakter
58. Pasal 58 125 karakter
59. Pasal 59 210 karakter
60. Pasal 60 231 karakter
61. Pasal 61 516 karakter
62. Pasal 62 813 karakter
63. Pasal 63 668 karakter
64. Pasal 64 588 karakter
65. Pasal 65 82 karakter
66. Pasal 66 729 karakter
67. Pasal 67 192 karakter
68. Pasal 68 141 karakter
69. Pasal 69 215 karakter
70. Pasal 70 761 karakter
71. Pasal 71 303 karakter
72. Pasal 72 363 karakter
73. Pasal 73 145 karakter
74. Pasal 74 146 karakter
75. Pasal 75 87 karakter
76. Pasal 76 242 karakter
77. Pasal 77 364 karakter
78. Pasal 78 190 karakter
79. Pasal 79 543 karakter
80. Pasal 80 347 karakter
81. Pasal 81 827 karakter
82. Pasal 82 1.217 karakter
83. Pasal 83 314 karakter
84. Pasal 84 1.744 karakter
85. Pasal 85 627 karakter
86. Pasal 86 175 karakter
87. Pasal 87 303 karakter
88. Pasal 88 679 karakter
89. Pasal 89 438 karakter
90. Pasal 90 263 karakter
91. Pasal 91 893 karakter
92. Pasal 92 837 karakter
93. Pasal 93 659 karakter
94. Pasal 94 916 karakter
95. Pasal 95 640 karakter
96. Pasal 96 247 karakter
97. Pasal 97 68 karakter
98. Pasal 98 474 karakter

Teks sumber juga memuat 98 bagian penjelasan, tertaut dari tiap halaman pasal.

Teks diambil dari DJP pada 12 Okt 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

• DJPAktifdiambil 10 Okt 2026halaman sumber
• JDIHBerlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

• DJP14 TAHUN 2002Undang-Undang · 12 Apr 2002 · diambil 12 Okt 2026buka
• JDIHUU 14 TAHUN 2002Undang-Undang · 12 Apr 2002 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 12 Apr 2002 - s.d. Dicabut (diambil 11 Okt 2026)buka

Relasi dengan peraturan lain (16)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Mencabut

• UU 17/1997

  “Pasal 96 Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2684) dinyatakan tidak berlaku.”

  dibaca dari teks DJP

Disebut terkait oleh sumber

• PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• PAJAK PENGHASILAN

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya