Tampilan

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

PER-DJP 11/2012

TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI

Jenis: Peraturan Dirjen Pajak
Nomor: PER-11/PJ/2012
Tahun: 2012
Status menurut sumber ⓘ: DJP Dicabut · 10 Okt 2026Hanya DJP yang mencatat statusnya; belum ada sumber lain untuk dibandingkan.
Kategori ⓘ: Dari daftar PBB katalog DJP
Sumber: halaman DJP
Teks: 17 pasal

Pajak daerah. BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.

Isi peraturan

Penomoran pasal di teks sumber janggal.

Nomor pasal meloncat di teks sumber. (13->1,1->15,15->1,1->17)
Ada nomor pasal yang muncul lebih dari sekali di teks sumber.

Label pasal dibiarkan persis seperti di sumber, tidak diperbaiki otomatis.

Pasal 1 5.168 karakter
Pasal 2 961 karakter
Pasal 3 360 karakter
Pasal 4 582 karakter
Pasal 5 1.492 karakter
Pasal 6 1.236 karakter
Pasal 7 1.187 karakter
Pasal 8 499 karakter
Pasal 9 1.215 karakter
Pasal 10 2.334 karakter
Pasal 11 1.085 karakter
Pasal 12 536 karakter
Pasal 13 393 karakter
Pasal 1 541 karakter
Pasal 15 157 karakter
Pasal 1 257 karakter
Pasal 17 360 karakter

Teks diambil dari DJP pada 11 Okt 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

DJPDicabutdiambil 10 Okt 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

DJPPER-11/PJ/2012Peraturan Dirjen Pajak · 20 Apr 2012 · diambil 11 Okt 2026buka

Relasi dengan peraturan lain (2)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Mencabut

PER-DJP 71/2010
“Pasal 1 6 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku , Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-71/PJ/2010 tentang Tata Cara Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP

Dicabut oleh

PER-DJP 45/2013 — TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI
“Pasal 17 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2012 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP