Saku Pajak Tampilan
Data per 16 Okt 2026
Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).
Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.
Belum tersimpan untuk dipakai luring.
Menyiapkan data untuk dipakai tanpa internet
PER-DJP 47/2009
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
- Jenis
- Peraturan Dirjen Pajak
- Nomor
- PER-47/PJ./2009
- Tahun
- 2009
- Status menurut sumber ⓘ
- DJP Dicabut · 3 Okt 2026Hanya DJP yang mencatat statusnya; belum ada sumber lain untuk dibandingkan.
- Kategori ⓘ
- Dari daftar KUP katalog DJP
- Sumber
- halaman DJP
- Teks
- 21 pasal
Isi peraturan
- Pasal 1 6.471 karakter
- Pasal 2 1.314 karakter
- Pasal 3 1.587 karakter
- Pasal 4 2.129 karakter
- Pasal 5 1.915 karakter
- Pasal 6 487 karakter
- Pasal 7 873 karakter
- Pasal 8 1.309 karakter
- Pasal 9 2.907 karakter
- Pasal 10 1.093 karakter
- Pasal 11 1.115 karakter
- Pasal 12 897 karakter
- Pasal 13 2.588 karakter
- Pasal 14 845 karakter
- Pasal 15 3.321 karakter
- Pasal 16 426 karakter
- Pasal 17 433 karakter
- Pasal 18 1.052 karakter
- Pasal 19 1.115 karakter
- Pasal 20 656 karakter
- Pasal 21 356 karakter
Teks diambil dari DJP pada 5 Okt 2026.
Rincian status dan sumber
Status yang dicatat tiap sumber
- DJPDicabutdiambil 3 Okt 2026halaman sumber
Catatan tiap sumber
- DJPPER-47/PJ./2009Peraturan Dirjen Pajak · 1 Sep 2009 · diambil 5 Okt 2026buka
Relasi dengan peraturan lain (1)
Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.
Mencabut
“Pasal 20 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku: 1. Tahapan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebelum tanggal berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-272/PJ./2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-272/PJ./2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang berkaitan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP