Saku Pajak Tampilan
Data per 16 Okt 2026
Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).
Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.
Belum tersimpan untuk dipakai luring.
Menyiapkan data untuk dipakai tanpa internet
KEP-DJP 272/2002
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAMATAN, PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN, DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
- Jenis
- Keputusan Dirjen Pajak
- Nomor
- KEP-272/PJ/2002
- Tahun
- 2002
- Status menurut sumber ⓘ
- DJP Dicabut · 3 Okt 2026Hanya DJP yang mencatat statusnya; belum ada sumber lain untuk dibandingkan.
- Kategori ⓘ
- Dari daftar KUP katalog DJP
- Sumber
- halaman DJP
- Teks
- 25 pasal
Isi peraturan
- Pasal 1 5.188 karakter
- Pasal 2 603 karakter
- Pasal 3 746 karakter
- Pasal 4 1.021 karakter
- Pasal 5 326 karakter
- Pasal 6 1.335 karakter
- Pasal 7 408 karakter
- Pasal 8 770 karakter
- Pasal 9 983 karakter
- Pasal 10 327 karakter
- Pasal 11 241 karakter
- Pasal 12 881 karakter
- Pasal 13 495 karakter
- Pasal 14 120 karakter
- Pasal 15 1.179 karakter
- Pasal 16 859 karakter
- Pasal 17 342 karakter
- Pasal 18 252 karakter
- Pasal 19 105 karakter
- Pasal 20 483 karakter
- Pasal 21 1.131 karakter
- Pasal 22 177 karakter
- Pasal 23 522 karakter
- Pasal 24 488 karakter
- Pasal 25 195 karakter
Teks diambil dari DJP pada 5 Okt 2026.
Rincian status dan sumber
Status yang dicatat tiap sumber
- DJPDicabutdiambil 3 Okt 2026halaman sumber
Catatan tiap sumber
- DJPKEP-272/PJ/2002Keputusan Dirjen Pajak · 17 Mei 2002 · diambil 5 Okt 2026buka
Relasi dengan peraturan lain (5)
Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.
Mencabut
“Pasal 24 Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-02/PJ.7/1990 tanggal 24 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan dan Surat Edaran Nomor: SE-03/PJ.56/1988 tanggal 12 Januari 1988 tentang Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain Dalam Rangka Mendapatkan Bukti Permulaan tentang Telah Terjadinya Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan dinyatakan tidak berlaku lagi.”
dibaca dari teks DJP
Dicabut oleh
PER-DJP 3/2011 — PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN ANALISIS INFORMASI, DATA, LAPORAN, DAN PENGADUAN MELALUI PENGAMATAN ATAU KEGIATAN INTELIJEN PERPAJAKAN.
“Pasal 15 Dengan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-272/PJ/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang berkaitan dengan Pengamatan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP
PER-DJP 38/2010 — TATA CARA PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN ANALISIS INFORMASI, DATA, LAPORAN, DAN PENGADUAN
“Pasal 11 Dengan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-272/PJ./2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan yang berkaitan dengan pengembangan dan analisis IDLP dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP
PER-DJP 4/2014 — PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-272/PJ/2002 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAMATAN, PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN, DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
“Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-272/PJ/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP
PER-DJP 47/2009 — PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
“Pasal 20 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku: 1. Tahapan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebelum tanggal berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-272/PJ./2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-272/PJ./2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang berkaitan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP