Saku Pajak Tampilan
Data per 16 Okt 2026
Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).
Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.
Belum tersimpan untuk dipakai luring.
Menyiapkan data untuk dipakai tanpa internet
PMK 62/2009
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
- Jenis
- Peraturan Menteri Keuangan
- Nomor
- 62/PMK.01/2009
- Tahun
- 2009
- Status menurut sumber ⓘ
- DJP Diubah/Disempurnakan dan Sudah dicabut · 3 Okt 2026JDIH Tidak Berlaku · 21 Sep 2026DJP dan JDIH mencatat hal yang sama.
- Kategori ⓘ
- Dari daftar KUP katalog DJP
- Sumber
- halaman DJP · halaman JDIH
- Teks
- 83 pasal
Isi peraturan
- Pasal 1 313 karakter
- Pasal 2 287 karakter
- Pasal 3 472 karakter
- Pasal 4 1.247 karakter
- Pasal 5 378 karakter
- Pasal 6 123 karakter
- Pasal 7 426 karakter
- Pasal 8 167 karakter
- Pasal 9 641 karakter
- Pasal 10 261 karakter
- Pasal 11 877 karakter
- Pasal 12 154 karakter
- Pasal 13 864 karakter
- Pasal 14 447 karakter
- Pasal 15 572 karakter
- Pasal 16 171 karakter
- Pasal 17 704 karakter
- Pasal 18 303 karakter
- Pasal 19 611 karakter
- Pasal 20 168 karakter
- Pasal 21 683 karakter
- Pasal 22 290 karakter
- Pasal 23 434 karakter
- Pasal 24 192 karakter
- Pasal 25 1.478 karakter
- Pasal 26 1.424 karakter
- Pasal 27 493 karakter
- Pasal 28 124 karakter
- Pasal 29 428 karakter
- Pasal 30 168 karakter
- Pasal 31 642 karakter
- Pasal 32 261 karakter
- Pasal 33 875 karakter
- Pasal 34 154 karakter
- Pasal 35 863 karakter
- Pasal 36 235 karakter
- Pasal 37 646 karakter
- Pasal 38 232 karakter
- Pasal 39 933 karakter
- Pasal 40 446 karakter
- Pasal 41 573 karakter
- Pasal 42 171 karakter
- Pasal 43 704 karakter
- Pasal 44 303 karakter
- Pasal 45 610 karakter
- Pasal 46 168 karakter
- Pasal 47 683 karakter
- Pasal 48 387 karakter
- Pasal 49 561 karakter
- Pasal 50 262 karakter
- Pasal 51 1.436 karakter
- Pasal 52 325 karakter
- Pasal 53 141 karakter
- Pasal 54 326 karakter
- Pasal 55 786 karakter
- Pasal 56 366 karakter
- Pasal 57 1.759 karakter
- Pasal 58 371 karakter
- Pasal 59 958 karakter
- Pasal 60 379 karakter
- Pasal 61 2.268 karakter
- Pasal 62 325 karakter
- Pasal 63 208 karakter
- Pasal 64 473 karakter
- Pasal 65 84 karakter
- Pasal 66 162 karakter
- Pasal 67 173 karakter
- Pasal 68 550 karakter
- Pasal 69 419 karakter
- Pasal 70 280 karakter
- Pasal 71 230 karakter
- Pasal 72 228 karakter
- Pasal 73 183 karakter
- Pasal 74 202 karakter
- Pasal 75 843 karakter
- Pasal 76 836 karakter
- Pasal 77 598 karakter
- Pasal 78 280 karakter
- Pasal 79 1.315 karakter
- Pasal 80 188 karakter
- Pasal 81 276 karakter
- Pasal 82 725 karakter
- Pasal 83 165 karakter
Teks diambil dari DJP pada 5 Okt 2026.
Rincian status dan sumber
Status yang dicatat tiap sumber
- DJPDiubah/Disempurnakan dan Sudah dicabutdiambil 3 Okt 2026halaman sumber
- JDIHTidak Berlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber
Catatan tiap sumber
Relasi dengan peraturan lain (10)
Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.
Mencabut
“Pasal 82 Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, maka : a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 473/KMK.01/2004, dan b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008, dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP
“Pasal 82 Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, maka : a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 473/KMK.01/2004, dan b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008, dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP
PMK 132/2006 — di luar korpus situs ini, tidak ada halamannya di sini
“Pasal 82 Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, maka : a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 473/KMK.01/2004, dan b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008, dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP
PMK 67/2008 — di luar korpus situs ini, tidak ada halamannya di sini
“Pasal 82 Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, maka : a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 473/KMK.01/2004, dan b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008, dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP
Diubah oleh
PMK 167/2012 — PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.01/2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
“Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak diubah sebagai berikut:”
dibaca dari teks DJP
Disebut terkait oleh sumber
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut
Mencabut: 132/PMK.01/2006 — Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut
jenis relasi menurut JDIH: Dicabut dengan
jenis relasi menurut JDIH: Diubah dengan
jenis relasi menurut JDIH: Diubah dengan