Saku Pajak

AaTampilan

Tema

Ikuti perangkat Terang Gelap

Ukuran huruf

Biasa Besar Sangat besar

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

← Daftar peraturan

PP 12/2020

FASILITAS DAN KEMUDAHAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Jenis

Peraturan Pemerintah

Nomor

12 TAHUN 2020

Tahun

2020

Status menurut sumber ⓘ

✓DJP Aktif · 21 Sep 2026✕JDIH Tidak Berlaku · 21 Sep 2026

Kategori ⓘ

Dari daftar PPh dan PPN katalog DJP

Sumber

halaman DJP · halaman JDIH

Teks

97 pasal dan 97 penjelasan

Isi peraturan

1. Pasal 1 6.391 karakter
2. Pasal 2 479 karakter
3. Pasal 3 641 karakter
4. Pasal 4 439 karakter
5. Pasal 5 1.803 karakter
6. Pasal 6 363 karakter
7. Pasal 7 532 karakter
8. Pasal 8 277 karakter
9. Pasal 9 622 karakter
10. Pasal 10 986 karakter
11. Pasal 11 524 karakter
12. Pasal 12 192 karakter
13. Pasal 13 344 karakter
14. Pasal 14 3.319 karakter
15. Pasal 15 998 karakter
16. Pasal 16 221 karakter
17. Pasal 17 277 karakter
18. Pasal 18 353 karakter
19. Pasal 19 285 karakter
20. Pasal 20 1.606 karakter
21. Pasal 21 236 karakter
22. Pasal 22 1.702 karakter
23. Pasal 23 763 karakter
24. Pasal 24 223 karakter
25. Pasal 25 2.032 karakter
26. Pasal 26 899 karakter
27. Pasal 27 239 karakter
28. Pasal 28 272 karakter
29. Pasal 29 703 karakter
30. Pasal 30 509 karakter
31. Pasal 31 648 karakter
32. Pasal 32 1.091 karakter
33. Pasal 33 717 karakter
34. Pasal 34 582 karakter
35. Pasal 35 905 karakter
36. Pasal 36 515 karakter
37. Pasal 37 424 karakter
38. Pasal 38 362 karakter
39. Pasal 39 181 karakter
40. Pasal 40 144 karakter
41. Pasal 41 248 karakter
42. Pasal 42 434 karakter
43. Pasal 43 294 karakter
44. Pasal 44 96 karakter
45. Pasal 45 214 karakter
46. Pasal 46 895 karakter
47. Pasal 47 284 karakter
48. Pasal 48 725 karakter
49. Pasal 49 320 karakter
50. Pasal 50 403 karakter
51. Pasal 51 1.154 karakter
52. Pasal 52 578 karakter
53. Pasal 53 443 karakter
54. Pasal 54 456 karakter
55. Pasal 55 571 karakter
56. Pasal 56 671 karakter
57. Pasal 57 305 karakter
58. Pasal 58 544 karakter
59. Pasal 59 177 karakter
60. Pasal 60 197 karakter
61. Pasal 61 390 karakter
62. Pasal 62 655 karakter
63. Pasal 63 332 karakter
64. Pasal 64 154 karakter
65. Pasal 65 519 karakter
66. Pasal 66 301 karakter
67. Pasal 67 126 karakter
68. Pasal 68 239 karakter
69. Pasal 69 699 karakter
70. Pasal 70 333 karakter
71. Pasal 71 431 karakter
72. Pasal 72 486 karakter
73. Pasal 73 379 karakter
74. Pasal 74 256 karakter
75. Pasal 75 127 karakter
76. Pasal 76 248 karakter
77. Pasal 77 339 karakter
78. Pasal 78 1.517 karakter
79. Pasal 79 994 karakter
80. Pasal 80 1.678 karakter
81. Pasal 81 1.418 karakter
82. Pasal 82 489 karakter
83. Pasal 83 375 karakter
84. Pasal 84 230 karakter
85. Pasal 85 1.027 karakter
86. Pasal 86 358 karakter
87. Pasal 87 86 karakter
88. Pasal 88 486 karakter
89. Pasal 89 142 karakter
90. Pasal 90 430 karakter
91. Pasal 91 397 karakter
92. Pasal 92 748 karakter
93. Pasal 93 1.665 karakter
94. Pasal 94 452 karakter
95. Pasal 95 310 karakter
96. Pasal 96 164 karakter
97. Pasal 97 505 karakter

Teks sumber juga memuat 97 bagian penjelasan, tertaut dari tiap halaman pasal.

Teks diambil dari DJP pada 22 Sep 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

• DJPAktifdiambil 21 Sep 2026halaman sumber
• JDIHTidak Berlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

• DJP12 TAHUN 2020Peraturan Pemerintah · 20 Feb 2020 · diambil 22 Sep 2026buka
• JDIHPP 12 TAHUN 2020Peraturan Pemerintah · 20 Feb 2020 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 20 Feb 2020 - 02 Feb 2021 (diambil 16 Okt 2026)buka

Relasi dengan peraturan lain (4)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Mencabut

• PP 96/2015 — di luar korpus situs ini, tidak ada halamannya di sini

  “Pasal 95 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5783), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

  dibaca dari teks DJP

Dicabut oleh

• PP 40/2021 — PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

  “Pasal 164 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: … Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6472), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

  Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks PP 40/2021.

  dibaca dari teks DJP

Disebut terkait oleh sumber

• Mencabut: PP 96 TAHUN 2015 — Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus.

  jenis relasi menurut JDIH: Mencabut

• Dicabut dengan: PP 40 TAHUN 2021 — Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

  jenis relasi menurut JDIH: Dicabut dengan